yang dipengaruhi oleh banyak kemungkinan—apakah ia kelak hidup atau mati, tunggal atau kembar, laki-laki atau perempuan—dan tidak diragukan lagi bahwa berbagai kemungkinan ini berpengaruh pada besar bagian warisnya maupun bagian para ahli waris lain bersamanya. Karena itu, para ulama berselisih tentang berapa harta yang harus disisihkan untuk janin, hingga lahirlah beberapa pendapat:

Pendapat pertama: tidak ada batas pasti untuk jumlah janin, karena tidak ada yang mengetahui berapa paling banyak janin yang bisa dikandung seorang perempuan. Yang dijadikan tolok ukur adalah keadaan para ahli waris yang akan mewarisi bersama janin. Siapa pun yang dalam sebagian perkiraan akan mewarisi tetapi dalam perkiraan lain tidak, atau bagian warisnya tidak tertentu—seperti ahli waris residu—tidak diberi apa-apa. Siapa yang dalam semua perkiraan tetap mewarisi tetapi dengan besaran yang berbeda-beda, maka ia diberi jumlah terendah. Siapa yang bagiannya tidak berubah dalam seluruh perkiraan, ia diberi bagiannya secara penuh. Sisa harta setelah pertimbangan ini ditahan sampai keadaan janin menjadi jelas.

Pendapat kedua: janin diperlakukan dengan pertimbangan yang paling menguntungkannya, sedangkan para ahli waris lain diperlakukan dengan cara yang paling memberatkan mereka. Untuk itu disisihkan bagi janin bagian terbesar, setara dengan warisan dua anak laki-laki atau dua anak perempuan. Adapun ahli waris lain hanya diberikan bagian yang pasti miliknya. Jika janin lahir dan keadaannya telah diketahui, ia mengambil dari harta yang ditahan sebesar haknya; kelebihan, apabila yang ditahan melebihi haknya, dikembalikan, atau ia mengambil seluruhnya bila sama dengan haknya; dan bila yang ditahan kurang dari haknya, ia berhak menuntut kekurangan tersebut kepada para ahli waris.

Pendapat ketiga: harta yang disisihkan untuk janin sebesar bagian satu anak laki-laki atau satu anak perempuan—mana yang lebih besar—karena pada umumnya seorang perempuan tidak melahirkan lebih dari satu anak dalam satu kandungan. Hukum dibangun di atas yang biasa terjadi. Hakim kemudian meminta seorang penanggung dari kalangan ahli waris untuk menjamin setiap kelebihan atas bagian satu anak, sebab janin tidak mampu membela dirinya sendiri; maka hakim menjaga kepentingannya sebagai langkah kehati-hatian.

Pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat ini adalah yang paling mengandung unsur kehati-hatian, yaitu pendapat kedua. Sebab kelahiran dua anak dalam satu kandungan sering terjadi, sedangkan lebih dari dua jarang, dan mencari penanggung sebagaimana disyaratkan dalam pendapat ketiga bisa jadi sulit, dan bahkan