[Disyaratkan bagi orang yang memegang jabatan kehakiman agar, sejauh memungkinkan, terpenuhi padanya sepuluh sifat:

1. Mukallaf, yaitu telah balig dan berakal; sebab orang yang belum mukallaf berada di bawah perwalian pihak lain, maka ia tidak pantas menjadi wali atas orang lain.
2. Laki-laki, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Suatu kaum tidak akan beruntung apabila mereka menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.”
3. Merdeka, karena budak tersibukkan dengan hak-hak tuannya.
4. Muslim, karena Islam merupakan syarat keadilan; lagi pula tujuan syariat adalah merendahkan orang-orang kafir, sedangkan mengangkat mereka menjadi hakim justru merupakan bentuk pemuliaan dan penghormatan kepada mereka.
5. Adil; maka tidak boleh mengangkat orang fasik, sesuai firman Allah Ta‘ala: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah….” Jika beritanya saja tidak diterima, maka keputusannya tentu lebih tidak layak diterima.
6. Mampu mendengar, karena orang tuli tidak mendengar ucapan kedua pihak yang bersengketa.
7. Mampu melihat, sebab orang buta tidak mengetahui siapa penggugat dan siapa tergugat.

Syaikhul-Islām Ibnu Taimiyah berkata: “Menurut qiyās mazhab, pengangkatan (hakim buta) dibolehkan sebagaimana kesaksiannya pun dibolehkan; sebab yang ia perlukan hanyalah mengetahui identitas pihak yang bersengketa, dan hal itu tidak mutlak diperlukan. Ia dapat saja memutus perkara berdasarkan deskripsi, sebagaimana Dāwud (‘alaihis-salām) memutus perkara antara dua malaikat yang menyerupai manusia. Bahkan ada pendapat yang menegaskan kebolehannya secara mutlak; ia dapat mengenali para saksi dan para pihak dengan mengetahui nama-nama mereka sebagaimana ia memahami maksud ucapan mereka….”]